Menjadi sebuah desa unggulan atau kelurahan maju di wilayah penduduk merupakan dambaan masyarakat penghuni daerah tersebut. Apalagi bila kita mengacu pada pembangunan di luar negeri yang masyarakatnya maju dalam segala bidang, ini merupakan impian kita semuanya penduduk Indonesia.
Lalu bagaimana cara membangun desa tertinggal? hal ini menjadi pertanyaan kasik yang semestinya dijawab dengan teori rumus strategi. Pada ilmu manajemen administrasi perkotaan ada beberapa alat manajemen strategi yang ada, kita mengenalnya dengan istilah analisis SWOT (strenght, weakness, opportunity, and Threat).
Lalu bagaimana cara membangun desa tertinggal? hal ini menjadi pertanyaan kasik yang semestinya dijawab dengan teori rumus strategi. Pada ilmu manajemen administrasi perkotaan ada beberapa alat manajemen strategi yang ada, kita mengenalnya dengan istilah analisis SWOT (strenght, weakness, opportunity, and Threat).
Analisis SWOT merupakan teori paling mudah digunakan terutama untuk sektor publik/non profit. Akan tetapi ada rumusan umum yang dapat dipakai. Langkah pertama adalah meningkatkan skill para generasi muda. Banyak diantara pemuda desa kami yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena biayanya yang tinggi. Oleh sebab itu sebaiknya akses ke sekolah menengah kejuruan dipermudah. Hal itu agar setelah mereka mendapatkan keterampilan yang memadai, pekerjaan akan mudah mereka dapatkan, bahkan mereka ciptakan sendiri. Cara ini sukses bagi sebagian orang. Hanya saja tidak banyak yang benar-benar bekerja sesuai dengan latar pendidikannya tersebut di desa.
Pendidikan vokasi tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu perlu infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan yang layak dan pembangunan jaringan teknologi informasi. Kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan kecepatan mobilitas barang/jasa dan mobilitas data/informasi. Rendahnya infrastruktur ini tak jarang membuat investor asing frustasi dan akhirnya menarik investasinya ke negeri tetangga yang infrastrukturnya lebih baik. Hal itu karena infrastruktur yang rendah akan mempertinggi biaya produksi. Pemborosan produksi misalnya saja dapat terjadi karena truk yang mengangkut bahan baku terjebak kemacetan di jalan. Biaya untuk membayar jalan tol sangat jauh lebih sedikit daripada biaya yang ditanggung akibat penundaan produksi. Di desa kami, tidak ada saluran irigasi. Ketika musim kemarau seperti ini, petani tidak dapat menggarap sawah dan/atau ladangnya. Pembangunan irigasi ini sangat diperlukan.
Dalam hal pemasaran sangat diperlukan pengelolaan informasi yang lebih efektif serta efesien, untuk itu perlu dibangun sebuah sistem informasi pedesaan. Sistem informasi ini semestinya terhubung dengan dinas-dinas yang ada di pusat daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait kondisi real yang terjadi di sebuah desa sehingga Pemda dapat mengambil keputusan yang tepat dan tepat. Sebagai contoh adalah saat informasi kerusakan jalan. Kelurahan/desa dapat langsung menginformasikan kerusakan tersebut langsung ke dinas pekerjaan umum. Contoh lain adalah saat kejadian luar biasa seperti merebaknya kasus DBD dengan cepat di suatu desa. Perangkat desa dapat memberikan informasi kepada puskesmas dan dinas kesehatan untuk menanganinya dengan cepat. Informasi yang disampaikan tersebut bersifat komprehensif alias tidak sepotong-sepotong untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lebih lanjut, Febrian Wahyu Hersanto dalam proposalnya yang berjudul “Grand Design Bright Care” mengatakan bahwa untuk membangun sebuah desa ada empat langkah yang bisa dilakukan yakni “one village one product, one village one foster, one village one clinic, one village one system information”. Satu desa berbasis produk, satu desa lain berbasis kesehatan, dan satu desa lainnya berbasis informasi.
Pendidikan vokasi adalah langkah awal yang cukup mudah. Namun yang perlu diingat adalah tidak semua penduduk desa ingin mengambil sekolah kejuruan. Beberapa diantaranya ingin menempuh pendidikan tinggi, akan tetapi, orangtua mereka tidak mampu.Oleh karena itu perlu gerakan orang tua asuh seperti jaman orde baru. Selain itu perlu diversifikasi agar banyak orang dapat terlibat di dalamnya yakni membuat yayasan/foundation. Program “one village, one foster” adalah salah satu implementasi program tersebut.
Melalui teori “One village, one product” merupakan cara pembangunan desa yang telah dilakukan di Thailand oleh Thaksin Sinawatra beberapa waktu silam. Dengan cara ini membuat pola sebuah desa untuk mengembangkan sebuah produk yang unggul secara kualitas dan terpenuhi kuantitasnya berdasarkan kebutuhan pasar yang ada, dan tidak ada persaingan harga pasaran terbaru dalam bursa penjualan barang. Strategi ini adalah menunjang pertumbuhan industri pariwisata di sana. Sebagaimana kita tahu, Industri pariwisata di Thailand maju pesat meski jumlah obyek wisatanya tidak sebanyak Indonesia. Model “one village one produk” mempermudah setiap rumah tangga industri untuk bekerjasama dengan rumah tangga industri lain jika mereka kekurangan bahan baku, peralatan, bahkan pekerja .Ini adalah salah satu cara mempertahankan competitive advantage kolektif untuk meraih ‘kemenangan bersama’.
Dalam bidang pengelolaan kesehatan, perlu dibangun unsur pembangunan manusia yang direpresentasikan dalam Human Development Indeks (HDI). Telah disebutkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Oleh karena itu pembangunan kesehatan juga harus lebih diarahkan ke desa dengan bentuk program kuratif maupun preventif. Pembangunan kesehatan yang preventif adalah seperti penyuluhan kesehatan secara kontinu dan berkesinambungan. Tanpa keduanya penyuluhan tidak akan efektif. Pembangunan kesehatan yang kuratif dengan pengadaan satu klinik untuk satu desa (one village, one clinic). Sekarang setiap desa banyak yang sudah memiliki polindes atau puskesmas pembantu. Akan tetapi akses ke dokter umum pun masih harus ke kecamatan. Bahkan akses ke dokter spesialis pun masih harus ke kota kabupaten. Kedepannya perlu kebijakan untuk memperluas sebaran para dokter tersebut agar lebih merata.
Dengan pembangunan desa, berarti masalah makro ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang dapat diselesaikan. Selain dari itu, tujuan otonomi daerah akan tercapai. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkesinambungan akan tercapai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Indonesia.
Pendidikan vokasi tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu perlu infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan yang layak dan pembangunan jaringan teknologi informasi. Kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan kecepatan mobilitas barang/jasa dan mobilitas data/informasi. Rendahnya infrastruktur ini tak jarang membuat investor asing frustasi dan akhirnya menarik investasinya ke negeri tetangga yang infrastrukturnya lebih baik. Hal itu karena infrastruktur yang rendah akan mempertinggi biaya produksi. Pemborosan produksi misalnya saja dapat terjadi karena truk yang mengangkut bahan baku terjebak kemacetan di jalan. Biaya untuk membayar jalan tol sangat jauh lebih sedikit daripada biaya yang ditanggung akibat penundaan produksi. Di desa kami, tidak ada saluran irigasi. Ketika musim kemarau seperti ini, petani tidak dapat menggarap sawah dan/atau ladangnya. Pembangunan irigasi ini sangat diperlukan.
Dalam hal pemasaran sangat diperlukan pengelolaan informasi yang lebih efektif serta efesien, untuk itu perlu dibangun sebuah sistem informasi pedesaan. Sistem informasi ini semestinya terhubung dengan dinas-dinas yang ada di pusat daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait kondisi real yang terjadi di sebuah desa sehingga Pemda dapat mengambil keputusan yang tepat dan tepat. Sebagai contoh adalah saat informasi kerusakan jalan. Kelurahan/desa dapat langsung menginformasikan kerusakan tersebut langsung ke dinas pekerjaan umum. Contoh lain adalah saat kejadian luar biasa seperti merebaknya kasus DBD dengan cepat di suatu desa. Perangkat desa dapat memberikan informasi kepada puskesmas dan dinas kesehatan untuk menanganinya dengan cepat. Informasi yang disampaikan tersebut bersifat komprehensif alias tidak sepotong-sepotong untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lebih lanjut, Febrian Wahyu Hersanto dalam proposalnya yang berjudul “Grand Design Bright Care” mengatakan bahwa untuk membangun sebuah desa ada empat langkah yang bisa dilakukan yakni “one village one product, one village one foster, one village one clinic, one village one system information”. Satu desa berbasis produk, satu desa lain berbasis kesehatan, dan satu desa lainnya berbasis informasi.
Pendidikan vokasi adalah langkah awal yang cukup mudah. Namun yang perlu diingat adalah tidak semua penduduk desa ingin mengambil sekolah kejuruan. Beberapa diantaranya ingin menempuh pendidikan tinggi, akan tetapi, orangtua mereka tidak mampu.Oleh karena itu perlu gerakan orang tua asuh seperti jaman orde baru. Selain itu perlu diversifikasi agar banyak orang dapat terlibat di dalamnya yakni membuat yayasan/foundation. Program “one village, one foster” adalah salah satu implementasi program tersebut.
Melalui teori “One village, one product” merupakan cara pembangunan desa yang telah dilakukan di Thailand oleh Thaksin Sinawatra beberapa waktu silam. Dengan cara ini membuat pola sebuah desa untuk mengembangkan sebuah produk yang unggul secara kualitas dan terpenuhi kuantitasnya berdasarkan kebutuhan pasar yang ada, dan tidak ada persaingan harga pasaran terbaru dalam bursa penjualan barang. Strategi ini adalah menunjang pertumbuhan industri pariwisata di sana. Sebagaimana kita tahu, Industri pariwisata di Thailand maju pesat meski jumlah obyek wisatanya tidak sebanyak Indonesia. Model “one village one produk” mempermudah setiap rumah tangga industri untuk bekerjasama dengan rumah tangga industri lain jika mereka kekurangan bahan baku, peralatan, bahkan pekerja .Ini adalah salah satu cara mempertahankan competitive advantage kolektif untuk meraih ‘kemenangan bersama’.
Dalam bidang pengelolaan kesehatan, perlu dibangun unsur pembangunan manusia yang direpresentasikan dalam Human Development Indeks (HDI). Telah disebutkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Oleh karena itu pembangunan kesehatan juga harus lebih diarahkan ke desa dengan bentuk program kuratif maupun preventif. Pembangunan kesehatan yang preventif adalah seperti penyuluhan kesehatan secara kontinu dan berkesinambungan. Tanpa keduanya penyuluhan tidak akan efektif. Pembangunan kesehatan yang kuratif dengan pengadaan satu klinik untuk satu desa (one village, one clinic). Sekarang setiap desa banyak yang sudah memiliki polindes atau puskesmas pembantu. Akan tetapi akses ke dokter umum pun masih harus ke kecamatan. Bahkan akses ke dokter spesialis pun masih harus ke kota kabupaten. Kedepannya perlu kebijakan untuk memperluas sebaran para dokter tersebut agar lebih merata.
Dengan pembangunan desa, berarti masalah makro ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang dapat diselesaikan. Selain dari itu, tujuan otonomi daerah akan tercapai. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkesinambungan akan tercapai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Indonesia.
Mudah-mudahan wilayah desa / kelurahan kita semakin unggul dan maju dengan memanfaatkan beberapa teori yang ada di atas.